Anda pasti tidak
asing lagi dengan kata “landasan” bukan? landasan mengandung arti sebagai dasar atau tumpuan. Istilah
landasan dikenal pula sebagai fondasi.
Mengacu pada arti kata tersebut maka dapat dipahami
bahwa landasan merupakan
suatu dasar pijakan
atau fondasi tempat berdirinya sesuatu.
Berdasarkan sifatnya, landasan
dibedakan menjadi dua jenis yaitu landasan yang bersifat material dan konseptual (Robandi, 2005: 1).
Landasan material lebih bersifat fisik atau berwujud
seperti sarana prasarana, peserta didik,
dan lingkungan, sedangkan landasan konseptual lebih
bersifat asumsi atau teori-teori, contohnya adalah UUD 1945 dan teori pendidikan. Dengan berpegang teguh pada landasan
pendidikan yang kokoh, setidaknya kesalahan-kesalahan konseptual dalam pendidikan yang merugikan dapat
dihindari, sehingga pada praktiknya pendidikan dapat berjalan sebagaimana fungsinya dan dapat
dipertanggungjawabkan. Dalam praktik
pendidikan, sebagai pendidik
profesional
semestinya mampu melaksanakan peranan sesuai semboyan “tut wuri handayani”. Untuk itu para guru idealnya
memahami dan meyakini asumsi-asumsi dari
semboyan tersebut. Sebab jika tidak, sekalipun tampaknya pendidik tersebut seperti
melaksanakan peranan sesuai semboyan “tut wuri handayani” namun perbuatannya tidak mencerminkan dari semboyan tersebut. Bahkan mungkin bersikap
bertentangan, misalnya pendidik
tidak menghargai perbedaan
dan keunikan yang dimiliki
oleh peseta didik dan merasa sebagai penguasa tunggal dalam pembelajaran. Sebaliknya, jika pendidik memahami dan
meyakini asumsi- asumsi dalam
semboyan “tut wuri handayani”, yaitu kodrat alam dan kebebasan siswa, maka pendidik akan dengan sadar dan
mantap melaksanakan peranannya. Berdasarkan
contoh tersebut jelas kiranya bahwa asumsi atau landasan pendidikan akan
berfungsi sebagai titik tolak atau acuan bagi para pendidik
professional dalam melaksanakan praktik pendidikan. Pada
bagian ini, Anda akan belajar mengenai macam-macam
landasan konseptual ilmu pendidikan yang terdiri dari landasan filosofis, landasan empiris, yuridis,
dan landasan religi.
1)
Landasan Filosofis
Landasan filosofis pendidikan adalah pandangan-pandangan
yang bersumber dari filsafat
pendidikan mengenai hakikat manusia, hakikat
ilmu, nilai serta perilaku yang dinilai baik dan dijalankan setiap
lembaga pendidikan. Filosofis artinya
berdasarkan filsafat pendidikan (Umar & Sulo
2010: 97). Filsafat (philosophy) berasal
dari kata philos dan shopia.
Philos berarti cinta dan shopia berarti kebijaksanaan,
pengetahuan dan hikmah dalam Rukiyati (2015: 1). Filsafat
menelaah sesuatu secara radikal, menyeluruh dan konseptual yang menghasilkan konsepsi-
konsepsi mengenai kehidupan
dan dunia. Dalam pendidikan yang menjadi pokok utama adalah manusia, maka landasan
filosofis pendidikan adalah untuk menjawab
apa sebenarnya hakikat
manusia. Berdasarkan sudut
pandang pedagogik, sebagaimana dikemukakan oleh M.J Langeveld (1980) pendidikan berlangsung dalam pergaulan antara orang dewasa dengan anak atau orang yang belum
dewasa dalam suatu lingkungan. Anak atau orang yang belum dewasa adalah
sebagai sesuatu “kemungkinan” yang pada dasarnya baik. Menurut Langeveld
dalam perjalanannya manusia bisa menjadi baik atau tidak baik,
sehingga pendidikanlah yang memiliki andil untuk menjadikannya baik.
Salah satu tujuan pendidikan adalah untuk mencapai
kepribadian individu yang lebih baik (pedagogik) dan ke arah yang positif.
Pendidikan sama sekali bukan untuk merusak kepribadian anak atau membawa
mereka ke arah yang negatif
seperti memberi bekal pengetahuan atau keterampilan bagaimana menjadi penjahat, pencuri
dan sebagainya (demagogik). Teori- teori pendidikan seperti essensialisme, behaviorsisme, perenialisme, progresivisme,
rekronstruktivisme dan humanisme merupakan teori yang berdasarkan pada filsasat tertentu yang akan mempengaruhi konsep
dan praktik pendidikan (Umar & Sulo
2010: 88).
Esensialisme merupakan mahzab filsafat pendidikan yang menerapkan
prinsip idealisme dan realisme secara eklektis. Berdasarkan eklektisme tersebut maka esensialisme menitik-beratkan penerapan prinsip-prinsip idealisme atau realisme
dengan tidak meleburkan prinsip- prinsipnya.
Filsafat idealisme memberikan dasar tinjauan yang realistis seperti
dalam bidang matematika, karena matematika adalah alat menghitung dari apa-apa yang riil,
materiil dan nyata.
Perenialisme hampir sama dengan essensialisme, tetapi lebih menekankan pada keabadian atau ketetapan atau kenikmatan
yaitu hal-hal yang ada sepanjang
masa (Imam Barnadib
1988:34). Perenialisme mementingkan hal-hal berikut: (a) pendidikan yang abadi; (b) inti pendidikan yaitu mengembangkan keunikan
manusia yaitu kemampuan berfikir; (c)
tujuan belajar yaitu untuk mengenal kebenaran abadi dan universal; (d) pendidikan merupakan persiapan bagi hidup yang sebenarnya;
(c) kebenaran abadi diajarkan melalui pelajaran dasar yang mencakup
bahasa, matematika, logika
dan IPA dan Sejarah.
Progresivisme yaitu perubahan
untuk maju. Manusia
akan mengalami perkembangan apabila berinteraksi dengan lingkungan sekitarnya berdasarkan pemikiran. Progresivisme atau gerakan pendidikan progresif mengembangkan
teori pendidikan yang berdasar pada beberapa
prinsip. Progresivisme menggunakan prinsip pendidikan sebagai berikut :
(a)
Proses pendidikan ditemukan dari
asal, tujuan dan maksud yang ada pada
siswa termasuk di dalamnya minat siswa; (b) siswa itu aktif bukan pasif; (c) peran guru sebagai penasehat,
pemberi petunjuk, dan mengikuti keinginan siswa, bukan otoriter
dan direktur di kelas; (d) sekolah merupakan
bentuk kecil dari sebuah masyarakat; (e) aktifitas kelas berpusat pada problem solving bukan
mengajarkan berbagai mata pelajaran; (f) suasana sosial kelas kooperatif
dan demokratis.
Rekonstruksionalisme adalah suatu kelanjutan yang logis
dari cara berpikir progesif dalam
pendidikan. Individu tidak hanya belajar tentang pengalaman-pengalaman kemasyarakatan masa kini di sekolah tetapi haruslah mempelopori masyarakat ke arah masyarakat baru yang diinginkan. Dalam pengertian lain,
rekonstruksionisme adalah mahzab filsafat
pendidikan yang menempatkan sekolah atau lembaga pendidikan sebagai
pelopor perubahan masyarakat.
Behaviorisme memiliki beberapa akar atau sumber ideologi
atau filsafat yaitu realisme dan positivisme. Behaviorisme pendidikan memandang
perilaku siswa ditentukan oleh stimulus dan respon. Tokoh dari konsep ini adalah Pavlov,
Skinner dan Thorndike. Humanisme merupakan
kelanjutan dari prinsip progresivisme karena telah menganut banyak prinsip dari aliran tersebut
seperti pendidikan yang berpusat pada siswa, guru tidak otoriter fokus terhadap aktivitas dan partisipasi siswa.
Pancasila sebagaimana yang dirumuskan dalam Pembukaan UUD 1945 merupakan landasan filosofis
pendidikan Indonesia (Arif Rohman, 2013).
Hakikat hidup Bangsa Indonesia adalah berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa dan perjuangan yang didorong
oleh keinginan luhur untuk mencapai
dan mengisi kemerdekaan, selanjutnya yang menjadi keinginan luhur
Bangsa Indonesia adalah memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Pasal 2
Undang-Undang No.20 Tahun 2003 tentang
“Sistem Pendidikan Nasional”
menjelaskan bahwa pendidikan nasional
adalah pendidikan yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Tujuan pendidikan Bangsa Indonesia yaitu pembentukan
manusia Indonesia yang ideal yaitu manusia seutuhnya
yang diwarnai oleh sila-sila Pancasila. Manusia ideal adalah manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berbudi
pekerti luhur, memiliki
pengetahuan dan keterampilan, kesejahteraan jasmani dan rohani, berkepribadian yang mantap dan mandiri
serta memiliki rasa tanggung jawab
kemasyarakatan dan kebangsaan. Tujuan ini mengoperasionalkan manusia Indonesia seutuhnya dan juga
mengoperasionalkan wujud sila- sila dalam diri peserta
didik. Perlu ditegaskan bahwa pengamalan Pancasila
dalam bidang pendidikan seharusnya menyeluruh dan utuh mencerminkan lima sila dalam Pancasila
sebagai yang termaktub dalam Pembukaan UUD 1945. Sedangkan ketetapan MPR RI No II/1978
tentang Pedoman Penghayatan
Pengamalan Pancasila menegaskan pula bahwa pancasila
itu adalah jiwa seluruh rakyat Indonesia, kepribadian bangsa Indonesia, pandangan hidup bangsa
Indonesia dan dasar Negara Republik Indonesia.
Pancasila sebagai sumber dari segala gagasan mengenai wujud Bangsa
Indonesia dan masyarakat yang dianggap baik. Sumber dari seluruh
sumber nilai yang diyakini menjadi pangkal serta bermuaranya setiap keputusan dan tindakan dalam pendidikan. Dengan kata lain, pancasila sebagai sumber sistem nilai dalam
pendidikan.
Seperti kita ketahui bahwa pendidikan itu memiliki objek
telaah, bertujuan, memiliki kegiatan
dan metode, yang secara detail
dibahas dalam filsafat ontologi, aksiologi dan
epistemologi. Secara ontologi pendidikan memiliki
objek telaah yang riil yaitu manusia. Ontologi sendiri diartikan sebagai suatu cabang filsafat atau ilmu
yang mempelajari suatu yang ada atau berwujud
berdasarkan logika sehigga
dapat diterima oleh akal manusia
yang bersifat rasional
dapat difikirkan dan sudah terbukti
keabsahaanya. Aspek ontologi
dari pendidikan haruslah
diuraikan secara metodis, sistematis, koheren, rasional, komprehensif, radikal, serta universal.
Jika dilihat dari sudut pandang
filsafat aksiologi, pendidikan bertujuan untuk mengembangkan seluruh potensi kemanusiaan ke
arah yang positif. Aksiologi sendiri
dapat diartikan sebagai
ilmu yang mempelajari tentang tujuan ilmu
pengetahuan atau hakikat dan manfaat yang
sebenarnya dari pengetahuan. Aksiologi juga dipahami sebagai teori nilai yang menggunakan penilaian etika
dan estetika. Etika berfokus pada perilaku,
norma dan adat istiadat manusia, sedangkan estetika membahas tentang
nilai keindahan. Suatu objek yang indah bukan semata-mata bersifat
selaras serta berpola
baik melainkan harus juga mempunyai
kepribadian.
Epistemologi merupakan bagian dari filsafat yang
membicarakan tentang asal muasal, sumber,
metode, struktur dan validitas atau kebenaran pengetahuan. Objek material epistimologi adalah pengetahuan, sedangkan objek formalnya adalah hakekat pengetahuan. Landasan epistimologi pendidikan adalah pandangan-pandangan yang bersumber dari cabang filsafat epistimologi yang disebut juga
teori mengetahui dan pengetahuan (Kadir,
2015). Epistimologi erat kaitannya dengan pendidikan khususnya untuk
kegiatan belajar mengajar
di kelas. Epistimologi membahas konsep- konsep dasar yang sangat umum dari proses
mengetahui sehingga erat kaitannya
dengan metode pengajaran dan pembelajaran.
Guru-guru di dalam kelas memberikan berbagai jenis
pengetahuan sesuai dengan disiplin ilmunya
masing-masing. Dalam praktik
pembelajaran alangkah baiknya apabila guru mengetahui berbagai jenis pengetahuan yang diberikannya, apa sumber
pengetahuan tersebut dan bagaimana
tingkat kepercayaan terhadap pengetahuan tersebut. Hal ini akan membantu guru untuk menyeleksi bahan
ajar dan penekananya pada materi tertentu dalam mengajar.
Terdapat empat jenis pengetahuan menurut
taksonomi Bloom (Lorin
W Anderson & David R. Krathwohl, 2010). Jenis-jenis pengetahuan tersebut meliputi
pengetahuan faktual, konseptual, prosedural dan metakognitif. Pengetahuan faktual
meliputi elemen-elemen dasar yang harus diketahui
siswa ketika akan mempelajari disiplin
ilmu atau menyelesaikan masalah dalam disiplin ilmu
tersebut. Pengetahuan faktual terdiri dari dua sub jenis: (a) Pengetahuan tentang
terminologi. Pengetahuan ini
melingkupi pengetahuan tentang label dan simbol verbal dan nonverbal (misalnya, kata, angka, tanda dan gambar),
(b) Pengetahuan tentang detail-detail dan elemen-elemen
yang spesifik. Pengetahuan ini merupakan
pengetahuan tentang peristiwa, lokasi, orang, tanggal, sumber informasi dan semacamnya. Pengetahuan ini meliputi informasi
yang mendetail dan spesifik.
Pengetahuan konseptual mencakup pengetahuan tentang
kategori, klasifikasi dan hubungan
antar dua atau lebih kategori atau klasifikasi
pengetahuan yang lebih kompleks dan tertata. Pengetahuan konseptual meliputi skema, model mental, atau teori yang implisit atau eksplisit dalam
beragam model psikologi kognitif.
Pengetahuan konseptual terdiri
dari tiga sub jenis: (a) Pengetahuan tentang
klasifikasi dan kategori. Pengetahuan ini meliputi
kategori, kelas, divisi dan susunan
yang spesifik dalam disiplin-disiplin
ilmu. Perlunya klasifikasi dan kategori dapat digunakan untuk menstrukturkan dan mensistematisasikan fenomena.
Pengetahuan tentang klasifikasi dan kategori lebih umum dan sering
lebih abstrak daripada pengetahuan tentang terminologi dan fakta-fakta yang spesifik.
(b)
Pengetahuan tentang prinsip dan
generalisasi. Prinsip dan generalisasi dibentuk oleh klasifikasi dan kategori. Umumnya
merupakan bagian yang dominan dalam sebuah disiplin
ilmu dan digunakan
untuk mengkaji fenomena
atau menyelesaikan masalah-masalah dalam disiplin ilmu tersebut. pengetahuan tentang prinsip dan generalisasi mencakup
pengetahuan tentang abstraksi-abstraksi tertentu yang meringkas hasil- hasil pengamatan terhadap
suatu fenomena. (c) Pengetahuan tentang
teori, model, dan struktur. Pengetahuan ini meliputi pengetahuan tentang prinsip dan generalisasi serta antara keduanya
yang menghadirkan pandangan yang jelas, utuh dan sistemik tentang sebuah
fenomena, masalah, atau materi kajian yang kompleks.
Pengetahuan tentang teori, model, dan struktur mencakup
pengatahuan tentang berbagai
paradigma, epistemologi, teori dan model yang digunakan dalam disipin-disiplin ilmu
untuk mendeskripsikan, memahami,
menjelaskan dan memprediksi fenomena.
Pengetahuan prosedural meliputi
bagaimana melakukan sesuatu, mempraktikkan metode-metode penelitian, dan kriteriakriteria untuk menggunakan
ketrampilan, algoritma, teknik dan metode. Pengetahuan prosedural bergulat dengan pertanyaan “bagaimana”, dengan kata
lain pengetahuan prosedural merupakan
pengetahuan tentang beragam proses. Pada
pengetahuan ini terdiri dari tiga subjenis: (a) Pengetahuan tentang keterampilan dalam bidang tertentu
dan algoritme. (b) Pengetahuan tentan
teknik dan metode dalam bidang tertentu. Pengetahuan ini mencakup
pengetahuan yang umumnya
merupakan hasil konsensus, kesepakatan atu ketentuan dalam disiplin ilmu, bukan
hasil pengamatan atau eksperimen atau
penemuan langsung. Pada umumnya pengetahuan ini menunjukkan bagimana para ilmuan dalam bidang mereka
berpikir dan menyelesaikan masalah-masalah,
bukan hasil penyelesaian masalah atau pemikiran. (c) Pengetahuan tentang kriteria
untuk menentukan kapan harus menggunakan prosedur yang tepat.
Pengetahuan metakognitif meliputi pengetahuan tentang
kognisi secara umum dan kesadaran
dan pengeahuan tentang
kognisi diri sendiri.
Pada pengetahuan ini meliputi tiga subjenis.
(a)
Pengetahuan strategis. Pengetahuan strategis merupakan pengetahuan perihal strategi-strategi belajar dan
berpikir serta pemecahan masalah. Pengetahuan ini mencakup strategi-strategi umum umum untuk menyelesaikan
masalah (problem solving) dan berpikir. (b) Pengetahuan tentang tugas-tugas kognitif.
(c) Pengetahuan diri. Pengetahuan ini mencakup pengetahuan tentang kekuatan dan kelemahan diri sendiri dalam kaitannya kognisi
dan belajar.
2)
Landasan Yuridis
Landasan yuridis pendidikan adalah aspek-aspek hukum yang mendasari
dan melandasi penyelenggaraan pendidikan (Arif Rohman,
2013). Pendidikan tidak berlangsung dalam ruang hampa melainkan ada dalam lingkungan masyarakat tertentu
dengan norma dan budaya yang melekat di dalamnya. Oleh karena itu, pendidikan melekat
pada masyarakat, kemudian
masyarakat tersebut menginginkan pendidikan yang sesuai dengan latar belakangnya. Supaya pendidikan tidak melenceng
dari jalurnya maka perlu diatur dalam regulasi yang berlaku di masyarakat/negara. Sistem pendidikan di
Indonesia diatur oleh Undang- Undang Dasar 1945 yang kemudian dijabarkan dalam peraturan-peraturan hukum lainnya seperti,
Undang-Undang Dasar Republik
Indonesia, ketetapan MPR. Undang-Undang, Peraturan
Pemerintah pengganti Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Keputusan
Presiden dan peraturan pelaksana lainnya seperti
Peraturan Menteri, Instruksi Menteri dan
lain-lain. Aturan sistem pendidikan tersebut tetap didasarkan pada falsafah bangsa Indonesia yaitu Pancasila.
Berikut ini beberapa landasan hukum sistem pendidikan di Indonesia (Hasbullah, 2008):
a)
Pasal 31 UUD 1945 tentang Pendidikan Nasional
(1)
Ayat 1 menyatakan bahwa tiap-tiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan.
(2)
Ayat 2 menyatakan bahwa setiap
warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya.
(3)
Ayat 3 menyatakan bahwa pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan ketaqwaan serta
akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan undang-undang.
(4)
Ayat 4 menyatakan bahwa negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari APBN dan APBD untuk memenuhi kebutuhan
penyelenggaraan pendidikan nasional.
(5)
Ayat 5 menyatakan bahwa pemerintah memajukan
ilmu pengetahuan dan teknologi
dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama
dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat
manusia
b) Undang-Undang tentang pokok pendidikan dan kebudayaan
(1)
UU No 20 Tahun 2003 Sistem
Pendidikan Nasional Pasal 1 ayat 1 dan 2
(a)
Ayat 1 menyatakan bahwa pendidikan
adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana
belajar dan proses
pembelajaran agar peserta
didik secara aktif mengembangkan
potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat bangsa
dan negara.
(b)
Ayat 2 menyatakan bahwa pendidikan nasional
ialah pendidikan yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1045 yang berakar pada nilai-nilai
agama, kebudayaan nasional Indonesia dan tanggap terhadap tuntutan perubahan zaman.
(2)
UU
No 14 Tahun 2005 tentang
Guru dan Dosen.
Undang-undang ini memuat 84
pasal tentang ketentuan profesi guru dan dosen di Indonesia
(3) UU No 19 Tahun
2005 tentang Standar Nasional
Pendidikan.
c)
Peraturan Pemerintah
(1)
Peraturan Pemerintah No. 13 Tahun 2015 tentang Standar
Nasional Pendidikan (SNP).
(2)
Peraturan Pemerintah No 22 Tahun 2006 tentang standar
Isi Untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.
(3)
Peraturan Pemerintah No 23 Tahun 2006 Tentang Standar
Kompetensi Lulusan.
(4) Peraturan Pemerintah No 74 Tahun
2008 Tentang Guru.
(5) Peraturan Menteri
No. 13 Tahun 2007 Tentang
Kepala Sekolah.
(6)
Peraturan Menteri No 16 Tahun 2007 dan No 32 Tahun 2008 tentang
Guru.
(7)
Peraturan Menteri No 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan.
(8) Peraturan Menteri
No 20 Tahun 2007 tentang
Standar Penilaian.
(9) Peraturan Menteri No 24 Tahun 2007 dan Permen No. 33 Tahun 2008
tentang Standar Sarana dan Prasarana.
(10) Peraturan Menteri
No 41 Tahun 2007 tentang
Standar Proses.
(11) Peraturan Menteri
No 47 Tahun 2008 tentang
Standar Isi.
(12) Peraturan Menteri
No 24 Tahun 2008 tentang
TU.
(13) Peraturan Menteri
No 25 Tahun 2008 tentang
Perpustakaan.
(14) Peraturan Menteri
No 26 Tahun 2008 tentang Laboratorium.
3)
Landasan Empiris
a)
Landasan Psikologis
Psikologi adalah ilmu yang mempelajari gejala kejiwaan yang ditampakkan dalam bentuk perilaku baik
manusia ataupun hewan, yang
pemanfaatannya untuk kepentingan individu atau manusia baik disadari
ataupun tidak, yang diperoleh melalui
langkah-langkah ilmiah
tertentu serta mempelajari penerapan dasar-dasar atau prinsip- prinsip, metode, teknik, dan pendekatan
psikologis untuk memahami dan memecahkan masalah-masalah dalam pendidikan (Santrock, 2017). Proses kegiatan pendidikan melibatkan kegiatan yang menyangkut interaksi
kejiwaan antara pendidik
dan peserta didik
dalam suasana nilai- nilai budaya suatu masyarakat yang didasarkan pada nilia-nilai kemanusiaan. Pendidikan
selalu melibatkan aspek- aspek yang
tidak dipisahkan satu sama lain yaitu aspek kejiwaan, kebudayaan, kemasyarakatan, norma-norma, dan kemanusiaan.
Landasan psikologi dalam pendidikan adalah asumsi-asumsi yang bersumber dari studi ilmiah tentang
kehidupan manusia pada umumnya serta
gejala-gejala yang berkaitan dengan aspek pribadi manusia pada setiap tahapan usia perkembangan tertentu
untuk mengenali dan menyikapi manusia
yang bertujuan untuk memudahkan proses pendidikan (Robandi,
2005:25). Pendidikan harus mempertimbangkan aspek psikologi peserta
didik sehingga peserta
didik harus di pandang sebagai
subjek yang akan berkembang sesuai
dengan tingkat pertumbuhan dan perkembangannya. Sekurang- kurangnya terdapat tiga prinsip umum perkembangan peserta
didik sebagai manusia yaitu (1)
perkembangan setiap individu menunjukan perbedaan dalam kecepatan dan irama; (2) perkembangan berlangsung relatif, teratur dan (3)
perkembangan berlangsung secara bertahap.
Landasan psikologi pendidikan
mencakup dua ilmu yaitu psikologi perkembangan dan psikologi belajar. Psikologi
perkembangan adalah ilmu-ilmu
yang mempelajari tingkah
laku individu dalam perkembangannya meliputi
perkembangan fisik, psikologi, sosial, emosional, emosi dan moral.
Terdapat tiga teori
pendekatan tentang perkembangan menurut Syaodih (2004) yaitu (1) Pendekatan Pentahapan. Perkembangan individu berjalan
melalui tahapan-tahapan tertentu.
Pada setiap tahap memiliki ciri-ciri
khusus yang berbeda
dengan ciri-ciri pada tahap-tahap yang lain. (2) Pendekatan Diferensial. Pendekatan ini memandang individu-
individu itu memiliki kesamaan-kesamaan dan perbedaan-perbedaan. Atas dasar ini lalu orang membuat kelompok-kelompok. Anak- anak yang memiliki kesamaan
dijadikan satu kelompok. Maka terjadilah kelompok
berdasarkan jenis kelamin,
kemampuan intelek, bakat,
ras, agama, status
sosial ekonomi, dan sebagainya. (3) Pendekatan Ipsatif.
Pendekatan ini berusaha melihat karakteristik setiap individu, dapat saja disebut
sebagai pendekatan individual (melihat perkembangan seseorang secara individual). Dari ketiga pendekatan ini, yang paling banyak
dilaksanakan adalah pendekatan pentahapan. Pendekatan pentahapan ada dua macam yaitu yang bersifat
menyeluruh dan yang bersifat khusus.
Yang menyeluruh akan mencakup segala aspek perkembangan sebagai faktor yang diperhitungkan dalam menyusun tahap-tahap perkembangan. Sedangkan yang bersifat khusus hanya mempertimbangkan
faktor tertentu saja sebagai dasar menyusun tahap-tahap perkembangan anak, misalnya pentahapan Piaget, Koglberg, dan Erikson.
Menurut Piaget terdapat
empat perkembangan kognisi
anak (Budingsih, 2004)
yaitu (1) periode
sensori motor pada usia 0-2 tahun, pada usia ini kemampuan anak terbatas
pada gerak-gerak refleks (2) periode
praoperasonal yaitu usia 2-7 tahun, perkembangan bahasa pada usia ini sangat pesat,
peranan intuisi dalam memutuskan sesuatu
masih besar, (3) periode operasi konkret usia 7-11 tahun, anak sudah dapat berpikir logis, sistematis dan memecahkan masalah
yang bersifat konkret. (4)
peirode operasi formal usia 11-15 tahun anak-
anak sudah dapat berpikir logis terhadap masalah baik yang bersifat konkret maupun abstrak. Anak pada tahap
ini dapat membentuk ide- ide dan masa
depannya secara realistis. Selanjutnya menurut Bruner (Budiningsih, 2004) perkembangan kognisi anak meliputi (1) tahap enaktif, anak melakukan aktivitas-aktivias
dalam upaya memahami lingkungan. (2) tahap ikonik,
anak memahami dunia melalui gambaran-gambaran dan visualiasi verbal.
(3) tahap simbolik, anak telah
memiliki gagasan abstrak yang banyak dipengaruhi oleh bahasa dan logika.
Perkembangan kognisi menurut Lawrence Kohlberg (Syaodih, 2004) yaitu:
(1) Tingkat Prekonvensional
(a)
Tahap orientasi kepatuhan dan
hukuman, seperti kebaikan, keburukan, ditentukan oleh orang itu dihukum atau tidak.
(b)
Tahap orientasi egois yang naif,
seperti tindakan yang betul ialah yang memuaskan
kebutuhan seseorang.
(2) Tingkat Konvensional
(a)
Tahap orientasi anak baik, seperti
perilaku yang baik adalah bila disenangi orang lain.
(b)
Tahap orientasi mempertahankan peraturan
dan norma nanasosial, seperti perilaku yang baik ialah yang sesuai dengan harapan keluarga, kelompok atau bangsa.
(3) Tingkat Post-Konvensional
(a)
Tahap orientasi kontrak sosial yang legal, yaitu tindakan
yang mengikuti standar
masyarakat dan mengkonstruksi aturan baru.
(b)
Tahap orientasi prinsip etika
universal, yaitu tindakan yang melatih kesadaran
mengikuti keadilan dan kebenaran universal.
Terdapat delapan tahap perkembangan Afeksi menurut Erikson yaitu (1) bersahabat versus menolak pada umur 0 -1 tahun, (2) otonomi
versus malu dan ragu-ragu pada umur 1 -3 tahun,
(3) Inisiatif versus
perasaan bersalah pada umur 3 -5 tahun (4) Perasaan
Produktif versus rendah diri pada umur 6 -11 tahun, (5) Identitas
versus kebingungan pada umur
12 – 18 tahun, (6) Intim versus mengisolasi diri pada umur 19 – 25 tahun, (7) Generasi versus
kesenangan pribadi pada umur 25 – 45 tahun, (8) Integritas versus
putus asa pada umur 45 tahun ke atas.
Psikologi belajar membahas
tentang faktor-faktor yang mempengaruhi
individu belajar dan bagaimana individu belajar yang dikenal dengan istilah teori belajar (Pidarta, 2007).
Psikologi belajar yang berkembang sampai saat ini, pada dasarnya
dapat dikelompokan menjadi
3 kelas, antara lain:
(1)
Teori disiplin
daya/disiplin mental (faculty
theory).
Menurut teori ini anak sejak dilahirkan memiliki
potensi atau daya tertentu (faculties) yang
masing–masing memiliki fungsi tertentu, seperti
potensi/daya mengingat, daya berpikir, daya mencurahkan pendapat,
daya mengamati, daya memecahkan masalah,
dan sejenisnya.
(2) Behaviorisme.
Dalam aliran behaviorisme ini, terdapat 3 rumpun teori yang mencakup teori koneksionisme/asosiasi,
teori kondisioning, dan teori operant conditioning (reinforcement). Behaviorisme menganggap bahwa perkembangan individu tidak muncul dari hal yang bersifat mental, perkembangan
hanya menyangkut hal yang bersifat
nyata yang dapat dilihat dan diamati. Belajar
merupakan upaya untuk membentuk hubungan
stimulus – respon
seoptimal mungkin. Tokoh utama teori ini yaitu Edward L. Thorndike.
(3) Organismic/Cognitive Gestalt Field.
Menurut teori ini keseluruhan lebih bermakna daripada
bagian-bagian, keseluruhan bukan kumpulan dari bagian-bagian. Manusia dianggap sebagai makhluk yang
melakukan hubungan timbal balik dengan lingkungan secara keseluruhan, hubungan
ini dijalin oleh stimulus dan
respon. Stimulus yang hadir diseleksi menurut tujuannya, kemudian individu melakukan
interaksi dengannya terus-menerus sehingga terjadi suatu proses pembelajaran. Belajar menurut teori ini bukanlah
sebatas menghapal tetapi
memecahkan masalah, dan metode belajar
yang dipakai adalah metode ilmiah
dengan cara anak didik dihadapkan pada suatu permasalahan yang cara penyelesaiannya diserahkan kepada masing-masing anak didik yang pada
akhirnya peserta didik dibimbing untuk mengambil suatu
kesimpulan bersama dari apa yang telah
dipelajari.
b) Landasan Sosiologis
Landasan sosiologis bersumber
pada norma kehidupan masyarakat yang dianut oleh suatu bangsa
sehingga tercipta nilai-nilai sosial yang dalam perkembangannya menjadi norma-norma sosial yang mengikat kehidupan bermasyarakat dan harus dipatuhi
oleh masing-masing anggota
masyarakat (Robandi, 2005: 26). Di dalam masyarakat
terdapat struktur sosial dan dalam struktur tersebut setiap inividu menduduki status dan peran
tertentu. Sumantri dan Yatimah (2017)
menjelaskan bahwa masyarakat dapat diidentifikasi melalui lima unsur yaitu:
a) adanya sekumpulan manusia yang hidup
bersama,
b)
melakukan interaksi sosial dalam waktu yang lama, c) saling bekerjasama, memiliki keturunan, dan berbagai macam kebutuhan, d) memiliki kesadaran
sebagai suatu kesatuan
atau unity, e) suatu sistem
hidup bersama yang menghasilkan kebudayaan sehingga masing- masing
individu merasa terikat satu
sama lain.
Manusia pada hakikatnya sebagai makhluk bermasyarakat dan berbudaya, oleh karena itu masyarakat menuntut
setiap individu mampu hidup demikian.
Namun karena manusia
tidak secara otomatis
mampu hidup bermasyarakat dan berbudaya maka masyarakat melakukan pendidikan atau sosialisasi dan
atau enkulturasi. Dengan demikian
diharapkan setiap individu
mampu hidup bermasyarakat dan berbudaya
sehingga tidak terjadi penyimpangan tingkah laku terhadp sisten nilai dan norma.
Dalam konteks pendidikan Menurut Bloom (1956) Manusia sebagai bagian dari masyarakat mengalami
perkembangan perilaku individu yaitu pada kawasan
kognitif, psikomotor, dan afektif. Kawasan kognitif adalah segala upaya yang
mencakup aktivitas otak. Kawasan
afektif mencakup segala sesuatu yang terkait dengan emosi misalnya perasaan, nilai, penghargaan,
semangat, motivasi dan sikap. Dan
kawasan psikomotor meliputi gerakan dan koordinasi jasmani, keterampilan motorik dan kemampuan
fisik. Pada kawasan
kognitif terdapat tingkatan ranah belajar yaitu pengetahuan, pemahaman, penerapan, analisis, sintesis
dan evaluasi. Pada kawasan afektif
terdiri dari ranah yang behubungan dengan respons emosional
terhadap tugas yaitu
penerimaan, partisipasi, penilaian
atau penentuan sikap,
organisasi dan pembentukan pola hidup. Pada kawasan psikomotor yang berkaitan dengan keterampilan jasmani
terdiri dari ranah persepsi,
kesiapan, gerakan yang terbimbing gerakan yang terbiasa, gerakan yang komplek,
penyesuaian pola gerakan dan kreativitas.
Agar manusia mampu hidup bermasyarakat dan berbudaya maka perlu
ada keseimbangan antar kawasan kognitif,
afektif dan psikomotor sebagai wujud dari pengembangan karakter.
Pengembangan karakter dilakukan
secara sistematis dan berkesinambungan melalui
pendidikan yang lebih menonjolkan kawasan-kawasan afektif dan psikomotor melalui penekanan bagaimana
mengevaluasi perilaku, akhlak dan moral daripada menonjolkan kawasan kognitif semata.
Landasan sosiologis pendidikan di Indonesia menganut paham integralistik yang bersumber dari norma
kehidupan masyarakat. Ciri dari paham
integralistik adalah (1) kekeluargaan dan gotong royong kebersamaan, musyawarah mufakat;
(2) kesejahteraan bersama
menjadi tujuan hidup bermasyarakat; (3) negara melindungi warga negaranya; (4) selaras dan seimbang antara
hak dan kewajiban. Oleh karena itu pendidikan di Indonesia tidak
hanya meningkatkan kualitas
manusia secara individu
melainkan juga meningkatkan kualitas struktur masyarakatnya.
Kajian sosiologi tentang pendidikan pada dasarnya mencakup semua jalur pendidikan. Menurut Ki Hajar
Dewantara pendidikan berlangsung dalam lingkungan keluarga,
lingkungan perguruan/sekolah
dan lingkungan masyarakat (Rahmat, 2012:52).
Ketiga lingkungan pendidikan tersebut memberi pengaruh yang dapat mengarah positif
maupun negatif, sehingga
lingkungan pendidikan berperan menjadi
pusat berlangsungnya pendidikan untuk pertumbuhan dan
perkembangan pesert didik. Keluarga sebagai unit terkecil dari masyarakat terdiri dari suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya
(UU Nomor 52 Tahun 2009 tentang
Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga). Keluarga merupakan lingkungan pendidikan yang pertama
bagi perkembangan individu
anak, karena sejak kecil anak tumbuh dan berkembang dalam lingkungan keluarga.
Awal pendidikan anak sebenarnya diperoleh
melalui keluarga, dalam dunia pendidikan disebut pendidikan informal.
Pembelajaran yang terjadi
di dalam keluarga terjadi setiap hari pada saat
terjadi interaksi antara anak dengan keluarganya. Peran orangtua menjadi
panutan bagi anak-
anaknya. Dalam keluarga, orangtua mempunyai peran yang sangat penting
dalam membentuk dan mengembangkan karakter
dan kepribadian anak.
Sekolah sebagai institusi sosial merupakan satuan
pendidikan yang menyelenggarakan kegiatan belajar mengajar
secara formal atau
disebut juga dengan pendidikan formal.
Sekolah memiliki fungsi
sebagai alat untuk melakukan perubahan-perubahan (agent of change),
sesuai dengan tuntutan zaman. Sekolah berfungsi sebagai alat untuk mengintrodusir nilai-nilai baru yang memberikan kontribusi terhadap peningkatan kualitas
hidup dan kehidupan
masyarakat tanpa meninggalkan nilai lama yang perlu dipertahanlan agar dapat diadopsi
oleh masyarakat, demi mengadaptasi perkembangan teknologi dan pengetahuan, yang pada akhirnya
bertujuan agar kehidupan
masyarakat lebih berkualitas.
Tugas utama sekolah yaitu berupaya untuk menciptakan proses pembelajaran secara efektif dan efisien
untuk mengantarkan peserta didik
mencapai prestasi yang memuaskan. Sekolah sebagai sistem sosial adalah suatu upaya untuk memahami tujuan, peran, hubungan dan perilaku berbagai
komponen pendidikan di sekolah dalam
setting sosial. Terdapat dua elemen
dasar sekolah sebagai sistem sosial yaitu
(1)
institusi, peran dan harapan dalam
menentukan norma bersama atau dimensi
sosial, (2) individual, personalitas dan pemenuhan
kebutuhan yang merupakan
dimensi psikologis. Sekolah
sebagai sistem sosial diharapkan mampu mencapai moral kerja anggota
organisasi yang efektif,
efisien dan memuaskan
melalui integrasi kebutuhan individu dan kebutuhan organisasi.
Masyarakat sebagai media transformasi sosial dapat
dikatakan bahwa masyarakat merupakan sekumpulan manusia
yang saling berinterkasi dalam suatu hubungan sosial.
Anak dalam pergaulannya di dalam masyarakat tentu banyak berinteraksi secara langsung maupun tidak langsung.
Secara langsung misalnya
anak bermain dengan
teman-temannya di luar rumah, sedangkan
secara tidak langsung
misalnya anak melihat
kejadian-kejadian yang dipertontonkan oleh masyarakat. Keberhasilan pendidikan tidak hanya ditentukan oleh proses pendidikan di
sekolah dan tersedianya sarana prasarana, tetapi juga ditentukan oleh lingkungan keluarga
dan atau masyarakat sehingga pendidikan merupakan
tanggung jawab bersama antara
pemerintah (sekolah), keluarga dan masyarakat. Hal ini berarti orang tua murid dan masyarakat memiliki tanggung
jawab untuk ikut berpartisipasi dan memberikan dukungan
dalam penyelenggaraan pendidikan di sekolah.
Terdapat hubungan saling
menguntungkan antara sekolah
dengan masyarakat yaitu dalam bentuk hubungan saling memberi, saling melengkapi, dan saling menerima
sebagai partner. Sekolah
pada hakekatnya mempunyai
fungsi ganda terhadap
masyarakat yatiu sebagai agen pembaharuan bagi masyarakat
sekitarnya dan memberi pelayanan. Dengan hubungan yang harmonis tersebut
terdapat beberapa manfaat
pelaksanaan hubungan sekolah dengan masyarakat
yaitu (1) memperbesar dorongan mawas diri yaitu pengawasan terhadap kualitas penyelenggaraan pendidikan oleh masyarakat melalui dewan pendidikan dan komite sekolah,
(2) meringankan beban sekolah dalam memperbaiki serta meingkatkan kualitas
penyelenggaraan pendidikan di tingkat sekolah, (3) opini masyarakat terhadap sekolah alan lebih
positif dan benar,
(4) meningkatkan upaya
peningkatan profesi mengajar guru, (5) masyarakat akan ikut serta memberikan kontrol/koreksi terhadap
sekolah, (6) dukungan moral masyarakat
akan tumbuh terhadap sekolah sehingga memudahkan mendapatkan bantuan material
dan penggunaan berbagai
sumber termasuk nara sumber
dari masyarakat. Sedangkan bagi masyarakat dengan adanya hubungan yang harmonis antar sekolah dengan masyarakat
maka (1) masyarakat/orang tua akan mengerti tentang berbagai hal yang menyangkut penyelenggaraan pendidikan di sekolah,
(2) keinginan dan harapan masyarakat dapat mudah disampaikan dan di realisasikan oleh
pihak sekolah, (3) masyarakat mendapat
kesempatan untuk memberikan saran usul, maupun kritik untuk membantu
menciptakan kualitas sekolah.
c)
Landasan Historis
Landan historis pendidikan nasional di Indonesa tidak
terlepas dari sejarah bangsa
indonesia itu sendiri. Bangsa Indonesia terbentuk melalui suatu proses sejarah yang cukup panjang
sejak zaman Kerajaan Kutai, Sriwijaya, Majapahit
sampai datangnya bangsa lain yang
menjajah serta menguasai bangsa Indonesia. Dengan kata lain, tinjauan
landasan sejarah atau historis Pendidikan Nasional Indonesia merupakan pandangan ke masa lalu atau pandangan retrospektif. Pandangan ini melahirkan studi-studi historis tentang
proses perjalanan pendidikan
di Indonesia yang terjadi pada periode tertentu di masa yang lampau.
Dilihat dari pendidikan di masa lampau Indonesia dapat
dikelompokan menjadi enam tonggak sejarah (Robandi, 205) yaitu
(a) pendidikan tradisional yaitu penyelenggaraan pendidikan di nusantara yang
dipengaruhi oleh agama-agama besar di dunia seperti Hindu, Budha, Nasrani dan Nasrani. (b) pendidikan kolonial
barat yaitu penyelenggaraan
pendidikan dinusantara yang dipengaruhi oleh
pemerintah kolonial barat terutama kolonial Belanda (c) pendidikan kolonial jepang yaitu penyelenggaraan
pendidikan dinusantara yang dipengaruhi oleh pemerintah kolonial
jepang pada masa perang dunia
II (d) pendidikan zaman kemerdekaan, (e) pendidikan zaman orde lama dan baru, (f) pendidikan zaman reformasi yaitu penyelenggaraan pendidikan dengan sistem pendidikan
desentralisasi. Kondisi historis dari keenam tonggak sejarah
pendidikan tersebut mempunyai
implikasi terhadap penyelenggaraan pendidikannya dalam hal tujuan pendidikan, kurikulum/isi pendidikan, metode pendidikan dan pengelolaanya
serta kesempatan pendidikan.
4)
Landasan Religi
Landasan religi adalah asumsi-asumsi yang bersumber dari
religi atau agama yang menjadi titik
tolak dalam rangka praktik pendidikan dan atau studi pendidikan (Hasubllah, 2008). Landasan religius
ilmu pendidikan bertolak
dari hakikat manusia
yaitu (1) Manusia
sebagai makhluk Tuhan
YME; (2) Manusia
sebagai kesatuan badan
dan rohani; (3) Manusia
sebagai makhluk individu, (4) Manusia sebagai makhluk sosial. Manusia adalah mahkluk Tuhan YME.
Kesempurnaan yang dimiliki oleh manusia merupakan
konsekuensi fungsi dan tugas manusia
sebagai khilafah dimuka bumi ini. Manusia adalah subjek yang memiliki kesadaran
(consciousness) dan penyadaran diri (self-awarness). Oleh karena itu,
manusia adalah subjek yang menyadari
keberadaannya, ia mampu membedakan
dirinya dengan segala sesuatu yang
ada di luar dirinya (objek). Selain
itu, manusia bukan saja mampu berpikir tentang
diri dan alam sekitarnya, tetapi
sekaligus sadar tentang
pemikirannya. Namun, sekalipun manusia menyadari perbedaannya
dengan alam bahwa dalam konteks keseluruhan alam semesta manusia
merupakan bagian daripadanya. Oleh sebab itu, selain mempertanyakan asal usul alam semesta tempat ia berada,
manusia pun mempertanyakan asal-usul keberadaan dirinya
sendiri.
Manusia adalah kesatuan jasmani dan rohani yang hidup dalam ruang dan waktu,
sadar akan diri dan lingkungannya, mempunyai berbagai kebutuhan, insting, nafsu, serta
mempunyai tujuan. Selain itu, manusia mempunyai potensi
untuk beriman dan bertakwa kepada
Tuhan YME dan potensi
untuk berbuat baik, potensi untuk mampu berpikir (cipta), potensi berperasaan (rasa), potensi berkehendak
(karsa), dan memiliki potensi untuk
berkarya. Adapun dalam eksistensinya manusia memiliki aspek individualitas, sosialitas, moralitas, keberbudayaan, dan keberagaman. Implikasinya maka manusia itu berinteraksi atau berkomunikasi, memiliki
historisitas, dan dinamika.
Agar manusia mampu menjadi khalifah
yang baik maka memerlukan pendidikan. Pendidikan harus berfungsi
memanusiakan manusia.
Pendidikan adalah humanisasi, sebagai humanisasi, pendidikan hendaknya dilaksanakan untuk membantu perealisasian/pengembangan berbagai
potensi manusia, yaitu potensi untuk mampu beriman
dan bertaqwa kepada Tuhan YME,
berbuat baik, hidup sehat, potensi cipta, rasa,
karsa dan karya. Semua itu harus dikembangkan secara menyeluruh dan terintegrasi dalam konteks kehidupan
keberagamaan, moralitas, individualitas, sosial dan kultural.
Dalam landasan religius, anak merupakan amanah sekaligus karunia
Tuhan YME, yang harus dijaga dan dibina karena dalam dirinya melekat harkat, martabat dan hak-hak sebagai
manusia yang harus dijunjung tinggi.
Hak asasi anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan
konvensi Perserikatan Bangsa- Bangsa (PBB) tentang hak-hak
anak. Anak memerlukan pendidikan akhlak yang
baik dalam proses tumbuh kembangnya. Jamaluddin (2012) memaparkan bahwa peran orangtua sangat penting dalam membentuk kepribadian anak pada masa yang akan
datang.
Dalam rangka pencapaian pendidikan, setiap agama berupaya untuk
melakukan pembinaan seluruh
potensi manusia secara serasi dan seimbang, karena dengan terbinanya seluruh potensi manusia
secara sempurna diharapkan ia dapat melakukan
fungsi pengabdian sebagai
khalifah di muka bumi. Potensi-potensi yang harus dibina
meliputi seluruh potensi yang dimiliki, yaitu potensi
spiritual, kecerdasan, perasaan dan kepekaan. Potensi-potensi tersebut merupakan kekayaan
dalam diri manusia
yang berharga. Untuk itu, diperlukan pendidikan untuk membentuk manusia menjadi insan yang
mendekati kesempurnaanatau memiliki
kepribadian yang utama. Pendidikan bagi anak berupaya untuk memberikan bimbingan dengan sengaja oleh
orang dewasa kepada anak- anak dalam
pertumbuhannya (jasmani dan rohani) agar berguna bagi diri sendiri dan masyarakat.